Survei LSI: 67,5 Persen Publik Masih Puas dengan Kinerja Jokowi, Ini Kata Pengamat

WAHANA INFOTA, JAKARTA – Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengeluarkan survei terbaru terkait opini publik terhadap kepuasan kinerja Presiden Jokowi. Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa 67,5 persen publik menilai kinerja Jokowi baik atau puas.

Namun Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan, mengatakan bila dalam tiga bulan terakhir ini kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi masih cenderung stagnan.

“Di Februari 2022 itu 65,9 persen menilai kinerja presiden baik. Pada Mei 2022 itu 67,5 persen menilai kinerja presiden baik atau puas,” katanya dalam rilis yang dilakukan secara daring, Minggu (22/5/2022)

Djayadi melanjutkan, ada penambahan angka sekitar 1,6 persen dari Februari hingga Mei 2022 terhadap kepuasan masyarakat atas kinerja Jokowi.

“Tapi kalau kita lihat 1,6 persen itu masih berada di margin of error. Jadi kami mengatakan tidak ada peningkatan atau penurunan yang berarti atas tingkat kepuasan terhadap kinerja presiden selama tiga bulan terakhir,” kata Djayadi.

Survei opini publik itu dilakukan pada 10 hingga 14 Mei 2022, melalui wawancara via telepon terhadap 1.273 responden atau masyarakat. Survei itu memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dan tingkat kesalahan lebih kurang 2,8 persen.

Menanggapi hal tersebut, pengamat politik dan kebijakan publik dari Pusat Kajian Politik dan Kebijakan Publik (PKPK) Muh. Saifullah mengatakan hasil survei ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat masih menaruh kepercayaan pada kerja Jokowi.

“Kerja Jokowi masih dipercaya publik. Ini modal yang baik untuk membuat legacy dalam periode terakhir pemerintahannya”, kata Saiful, Senin (23/5/2022).

Lanjut Saiful, survei ini juga menunjukkan bila sosok Jokowi masih sanggup menutupi ‘lobang-lobang’ dalam proses kerja dan pengambilan kebijakan pemerintah yang saat ini banyak disorot publik.

“Kasus amburadulnya kebijakan minyak goreng, merosotnya nilai-nilai demokrasi yang banyak di sorot pengamat dan kinerja kabinet yang mulai berantakan karena fokusnya sudah beralih ke momentum Pilpres 2024. Semua itu masih bisa diredam dengan figur Jokowi sebagai individu”, ujarnya.

Saat ini, kata Saiful, Presiden Jokowi harus lebih tegas mengontrol menterinya untuk fokis bekerja agar bisa mengakhiri masa jabatannya dengan meninggalkan lagacy yang baik dan dikenang.

“Jokowi jangan lagi mentolerir menterinya yang bergerak liar dan akhirnya berdampak pada kinerja pemerintahan”, pungkasnya. (*)