Sekda Kota Makassar Beserta Jajaran Pemerintah Kecamatan Ujung Pandang Gelar Musrembang

WAHANA INFOTAgud — Pemerintah Kecamatan Ujung Pandang menggelar Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) 2020. Kegiatan yang dibuka oleh Bapak Sekda Kota Makassar Andi Muh Anshar, kegiatan ini digelar di Aerotel Smile Hotel, Jumat (24/1/2020).

Mewakili  PjWalikota Makassar menyampaikan, Andi Muh Anshar mengatakan musrenbang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengevaluasi progres program sekaligus merencanakan program yang akan dilaksanakan.

“Musrenbang sebagai media interaktif bagi segenap stakeholder kecamatan untuk menetapkan program dan kegiatan kecamatan, serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi pada tahun berikutnya,” ujar Andi Muh Anshar.

“Musyawarah untuk mencapai mufakat melalui pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, sehingga prioritas pembangunan dapat diselenggarakan dan dapat sinkron dengan rencana pembangunan daerah,” jelasnya.

Senada hal ini, Camat Ujung Pandang pun menyampaikan harapannya terkait usulan masyarakat.

“Ujung pandang pusat aktifitasnya warga Kota Makassar, di sini nol kilometernya Makassar. Kami berharap agar usulan masyarakat kami dapat terealisasikan,” kata Camat Ujung Pandang, A. Zulkifly Nanda.

A. Zulkifly Nanda juga mengatakan, sejumlah program seperti, drainase, kemacetan yg berada diwilayah kec.ujung pandang dan pembenahan – pembenahan infrastruktur belum terealisasi sepenuhnya. Namun pihaknya merasa perlu memasukkan usulan tahun lalu yakni pemecah ombak untuk Kelurahan Lae-Lae sebagai salah satu prioritas utama pembangunan.

“Kelurahan Lae-Lae yang berada di pulau Lae-Lae perlu rehabilitasi tanggul pemecah ombak. Sebab ini menyangkut keselamatan warga di sana. Kami tetap usulkan tahun ini, meski sudah 4 tahun sudah diusulkan. Agar dapat segera terealisasi,” harap Zulkifly .

Musrenbang kali ini dihadiri unsur Tripika Kecamatan Ujung Pandang, LPM, dan tokoh masyarakat. Hadir pula perwakilan Dinas Pekerjaan Umum, Bappeda, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan dan sejumlah SKPD lainnya. (**)