Heboh Putri Dakka Jadi Ketua Nasdem Lutra, ini Kata Pengamat

WAHANA INFOTA, MAKASSAR — Politik tanah Luwu kembali heboh setelah ditunjuknya seorang perempuan pengusaha asal Luwu Putri Dakka sebagai ketua Nasdem Luwu Utara (Lutra). Pro dan kontra pun langsung mencuat di media sosial.

Menanggapinya, pengamat politik dan kebijakan publik dari Pusat Kajian Politik dan Kebijakan (PKPK), M. Saifullah menegaskan itu hal yang biasa dalam politik.

“Kenapa harus kaget? itu biasa terjadi. Tentunya bagi RMS (Rusdi Masse-red), pak Surya Paloh punya perhitungan sendiri kalau memang penunjukannya memang betul betul karena Nasdem butuh sosok Putri Dakka. Jadi itu soal interen partai Nasdem,” kata Saifullah, Sabtu (20/11/2021).

“Saya sempat baca alasan Putri Dakka karena kemanusian ingin gabung. Nah artinya Nasdem mungkin butuh Putri memperkuat sisi kemanusiaan nantinya, itu dari yang saya baca,”sambungnya.

Terkait pro kontra yang terjadi, Saifullah kembali mengatakan hal itu biasa terjadi.

“Biasa juga itu, selalu terjadi dimana mana,” jelas Saifullah.

Sebagai catatan, Saifullah justru menyinggung soal hebohnya isu hanya orang yang banyak uang yang bisa menjadi elit politik.

“Kalau saya persoalannya cuma satu, paradigma isu harus orang yang banyak uang bisa jadi ketua Partai, calon kepala daerah atau elit politik lainnya, tentunya bukan hal yang baik bagi perkembangan demokrasi kita. Itu bukan pelajaran yang baik bagi masyarakat,” kata Saifullah.

Misalnya lanjut Saifullah mengatakan soal data calon kepala daerah dari pengusaha, dimana dari total 1.476 calon Pilkada 2020 itu 665 calon kepala daerah dari pengusaha.

“KPK saja was was kan lihat persentase calon kepala daerah dari pengusaha. Tapi itulah kondisi bangsa saat ini sejak dilepasnya pemilihan langsung kepala daerah dimana memang butuh cost yang besar untuk ikut pilkada. Makanya Pak Tito ingin kembalikan pilkada ke DPRD juga sempat mencuat. Bahkan pak Tito sempat singgung cost 30 M buat pilkada Kabupaten,” jadi Saifullah.

“Jadi isu harus orang yang banyak uang bisa jadi elit politik bukan pendidikan yang baik buat masyarakat. Lembaga hukum saja was was kan,” pungkas Saifullah. (**)