Staf Khusus Wagub: Sekprov dan Kepala BKD Sulsel Sudah Lupa Ingatan

WAHANA INFOTA – Staf Khusus Wakil Gubernur (Wagub) Sulsel, Zulhajar S.H menuding Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel, Abdul Hayat Gani dan Kepala BKD Sulsel, Asri Sahrun Said telah melakukan pembohongan publik dalam kesaksian kedua pejabat yang mempersoalkan kembali pengangkatan atau SK mutasi 193 pejabat eselon III dan IV Pemprov oleh Wagub Sulsel dalam sidang Hak Angket DPRD Sulsel.

Menurut Zulhajar, pemasalahan terkait SK mutasi 193 pejabat tersebut telah tuntas dan sudah diselesaikan bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian PAN-RB beberapa waktu lalu. “Jadi sebenarnya sudah tidak ada persoalaan lagi di sana. Sudah tuntas dan selesai”, ujarnya, Jumat (12/7/2019).

Zulhajar menegaskan, yang seharusnya menjadi fokus saat ini adalah persoalan dugaan korupsi yang diungkap Jumras dan Mulawarman di persidangan. “Janganlah mencoba mengalihkan isu dari persoalan terungkapnya korupsi ke persoalan administratif yang sudah diselesaikan Mendagri dan MenPAN-RB”, tandasnya Zulhajar juga mengklarifikasi soal kesaksian Asri Sahrun Said yang menyebut BKD tidak BKD tidak dilibatkan soal penyusunan SK mutasi 193 pejabat eselon III dan IV.

Dia menyebut, soal SK mutasi, pendatanganan SK hingga pelantikan, Asri mengetahui dan mengikuti prosesnya. Pasalnya, BKD-lah yang menyiapkan prosesi pelantikan. Termasuk yang mengundang di pelantikan juga BKD. “Pak kepala BKD juga hadir pada prosesi pelantikan, intinya Pak Asri mengetahui dan terlibat sejak awal di SK mutasi 193 eselon III dan IV itu. Pak asri tahu proses dari awal sampai pelantikan,” katanya.

Zulhajar mengakui jika ada pertemuan Gubernur Nurdin Abdullah dengan Wagub Andi Sudirman Sulaiman sebelum berangkat umrah di Hotel Claro. Pertemuannya untuk memberitahu wagub untuk melantik kepala Bapenda dan BKD serta mutasi pejabat struktural pemprov, eselon III dan IV.

Pada pertemuan tersebut itu, wagub juga menyampaikan bahwa ada tambahan nama dari beliau selain nama yg sudah di siapkan oleh pak Gubernur, Kata Zulhajar, saat itu Pak Gubernur dan wagub meminta staf BKD, Bustanul untuk masuk keruangan pertemuan, pak bustanul diminta untuk mengkoordinasikan dan memproses nama tersebut bersama pak Asri sebagai kepala BKD. Semua nama yang di proses berasal dari kedua pimpinan, gubernur maupun wakil gubernur.

“Ketidakwajaran sebenarnya terjadi kalau ada diantaranya yang tidak memenuhi syarat, Dan setelahnya semua paham bahwa setelah ada rekomendasi KASN dan Kemendagri, toh tetap orang itu juga dilantik dan ditandatangani pak Gubernur,” jelasnya.

Sementara untuk tudingan Asri soal Anggota TGUPP, Rendra yang mengatur inputan nama-nama dalam SK itu tidak benar, Rendra kata dia, diminta oleh pak wagub mengkoordinasikan nama-nama dari wagub untuk dikordinasikan dengan Staf BKD, Bustanul sesuai pembicaraan pak gubernur dan wagub bertemu di Hotel claro. Apalagi, saat itu wagub akan keluar kunjungan ke daerah.

Zulhajar juga mengungkapkan soal kontroversi tandatangan wagub dalam SK mutasi 193 pejabat itu. SK itu ditandatangani wagub setelah meminta pandangan Ke BKD dan SK tersebut di sodorkan sendiri oleh BKD. Sebagai staf khusus, Zulhajar sangat menyesalkan sikap beberapa pernyataan pejabat penting dan strategis Pemprov itu yang berupaya menggiring perpecahan pimpinan.

“Ini seharusnya dihentikan, gubernur dan wakil gubernur punya janji dan amanah besar buat warga sulsel yg harus ditunaikan. Keduanya adalah pilihan politik rakyat, memisahkan mereka sama dengan menghianati amanah rakyat”, pungkasnya. (Ril)