TAPD Pemkot Makassar Bersama Banggar DPRD Bahas Strategi Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025

MAKASSAR, – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Makassar, Irwan Rusfiady Adnan, menghadiri rapat koordinasi bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar yang digelar di Ruangan Rapat Banggar pada Jumat, (17/1/2025).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Andi Suharmika, turut hadir Tim Anggatan Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Makassar dan anggota Banggar DPRD Kota Makassar.

Agenda rapat ini fokus pada koordinasi dan konsultasi terkait perencanaan pengadaan barang dan jasa dalam program Pemerintah Kota Makassar untuk tahun anggaran 2025.

Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Andi Suharmika, dalam pembukaannya menekankan pentingnya sinergitas antara Banggar DPRD dengan Pemkot Makassar. Ia menyampaikan tujuan rapat ini adalah memberikan peringatan kepada TAPD agar lebih bijak dan teliti dalam belanja anggaran.

“Kami ingin memastikan bahwa belanja pemerintah dilakukan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Ini untuk menghindari adanya kendalan ke depannya dan memastikan program-program pemerintah berjalan optimal,” ujarnya.

Sementara itu, Pj Sekda Kota Makassar, Irwan Rusfiady Adnan, yang juga menjabat sebagai Ketua TAPD Kota Makassar, menyampaikan apresiasinya atas pengawasan yang diberikan oleh Banggar DPRD.

Menurutnya, rapat ini memberikan banyak pencerahan terkait pelaksanaan program di awal tahun anggaran.

“Saya kira apa yang dilakukan hari ini sangat memberikan arahan, terutama dalam hal kehati-hatian. Kami pada dasarnya sangat berterima kasih atas masukan dan pengawasan yang diberikan oleh Banggar DPRD,” ujarnya.

Untuk itu, Irwan mengatakan TAPD Pemkot Makassar akan segera melakukan rapat koordinasi untuk mencermati lebih lanjut masukan-masukan dari Banggar.

“Dalam waktu dekat, kami akan lebih mencermati apa yang menjadi perhatian sesuai aturan. Semua itu akan segera kami laporkan kembali kepada Banggar,” tambahnya.

Menurutnya, rapat ini merupakan langkah strategis untuk mencegah potensi kendala sekaligus memastikan terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. (**)