Sekjen Kemendagri RI Paparkan Arahan Presiden Joko Widodo di Rakernas APEKSI XVI

MAKASSAR,- Sekretaris Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI Suhajar Diantoro menghadiri acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ke XVI yang digelar di Kota Makassar.

Suhajar Diantoro hadir mewakil Kemendagri RI dan sekaligus mewakili Presiden RI Joko Widodo menyampaikan arahan langsungnya untuk seluruh Wali Kota yang hadir. Tercatat, sebanyak 88 Wali Kota dari 98 Kota hadir secara langsung di Rakernas.

Dalam sambutannya, Suhajar Diantoro menjelaskan sejumlah isu penting untuk diperhatikan para Wali Kota dan Asosiasi Pemerintah yang hadir.

Pertama, Suhajar Diantoro meminta seluruh Wali Kota agar terus mengontrol harga-harga pasar untuk mengendalikan inflasi seperti saat ini.

Suhajar Diantoro memaparkan rerata inflasi tahun ini berada di angka 3,52%, rerata inflasi bulan ke bulan berada di angka 0,14%. Kendati demikian, dia menyebut rerata inflasi tahunan konsisten mengalami penurunan.

“Yang pertama adalah harga barang di kota-kota. inflasi rata-rata tahun ini di kota-kota adalah 3,52%. Luar biasa sekali, ini adalah kerja keras kita semua,” urai dia.

Selanjutnya, Suhajar Diantoro menekankan pentingnya menyusun strategi dan kebijakan pergerakan ekonomi bagi di Kota-Kota. Dia menyebut saat ini tercatat total kontribusi kota terhadap perekonomian Indonesia sebesar 42,4%.

“Kota-kota memberi sumbangan terhadap bertumbuhnya ekonomi hampir 50% terhadap Indonesia, oleh karena itu bapak ibu untuk terus menjaga ini,” tekannya.

Ketiga, lanjut Suhajar Diantoro, para Wali Kota diminta untuk menyusun kebijakan strategis terhadap pengelolaan urbanisasi yang belum optimal. Indonesia, dibanding negara lainnya, kata dia, dinilai belum cukup mampu mengelola pertumbuhan masyarakat dari desa yang terus berdatangan ke kota.

Suhajar Diantoro menjelaskan berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada 2020, sebesar 56,7% penduduk memilih menetap di daerah perkotaan. Angka tersebut diprediksi akan meningkat menjadi 66,6% pada tahun 2035.

“Maka dari itu strategi kita adalah mengelola urbanisasi, mengelola orang kampung yang datang ke kota. Tidak boleh kita tolak tapi harus kita kelola. kemampuan kita mengelola urbanisasi belum semampu negara lain,” jelasnya.

Selain itu, sejumlah arahan lain yang ditekankannya yakni kualitas kawasan perkotaan Indonesia, pengembangan kota dan permukiman berkelanjutan sesuai pedoman SDG’s, penguatan kolaborasi serta penguatan ekosistem berbasis smart city. (**)