PAD Makassar Menurun, KPK : Koordinasi Internal Kelembagaan Bapenda Harus Efektif

WAHANA INFOTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menginstruksikan jajaran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar untuk bekerja smultan dan serius dalam melakukan hal yang strategis dan koordinasi internal kelembagaan harus dilakukan secara efektif.

Hal tersebut disampaikan oleh Korsupgah KPK RI wilayah VIII, Aldiansyah Malik Nasution, setelah mendapat laporan pertanggung jawaban Pj Wali Kota Makassar pada Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar terkait menurunnya pendapatan Daerah Kota Makassar.

“Prinsip dari optimalisasi pajak dan retribusi daerah adalah insentifikasi dan ekstensifikasi seluruh mata pajak dan retribusi yang dikelola, ” kata Bang Choky, senin malam (8/7/19). Oleh karena itu kata Bang Choky, Bapenda Kota Makassar harus mampu memastikan seluruh wajib dan wajib pungut pajak melakukan pembayaran yang seharusnya dan bila tidak, seyogyanya diberikan sanksi. Sedang ekstensifikasi adalah kemampuan Bapenda Kota utk mencari sumber – sumber baru wajib dan wajib pungut pajak.

“Jadi Bapenda harus memastikan seluruhnya wajib dan wajib pungut pajak melakukan pembayaran yang seharusnya, kalau tidak harus diberi sanksi, ” tegas Bang Choky.

Untuk itu kata Bang Choky, seluruh pejabat dan staff yang mengelola pajak harus bekerja simultan dan serius dalam melakukan 2 hal di atas, katanya.

Bang Ckohy menyampaikan, bahwa saat ini Program Korsup KPK dalam rangka mendorong optimalisasi Pajak Daerah ada 4 point yang menjadi fokus, yakni;

1. Penggunaan alat rekam pajak pada Hotel, Restaurant, Hiburan, Parkir yang disediakan oleh Bank Daerah

2. Perhitungan PBB dan BPHTB harus menggunakan Nilai Transaksi dan Nilai Pasar khususnya untuk wilayah – wilayah komersial.

3. Piutang harus efektif dilakukan penagihan.

4. Koordinasi internal kelembagaan harus dilakukan secara efektif.

Diketahui sebelumnya, Lembaga DPRD Kota Makassar kembali menggelar rapat paripurna Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018, Senin (8/7/2019).

Dalam paripurna tersebut, PJ Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb menanggapi pandangan fraksi-fraksi yang disampaikan pada paripurna sebelumnya. Iqbal menanggapi sorotan Dewan terkait turunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Makassar tahun 2018 yang dinilai turun drastis, yakni hanya mencapai Rp136,16 miliar.

“Dapat kami jelaskan bahwa penurunan PAD Makassar tahun 2018 diakibatkan kondisi perekonomian di daerah ini yang melambat, sehingga mempengaruhi realisasi penerimaan dari beberapa jenis pajak daerah tidak mencapai target sepertl Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),” jelas Iqbal dihadapan Dewan. (ron/sn)