Dari Sisi Tolak Ukur, Pakar Menilai Ada yang Aneh di Balik Reposisi Pejabat di Makassar

WAHANA INFOTA – Reposisi pejabat di lingkup Pemerintah Kota Makassar yang berjumblah 1.073 orang yang dilakukan oleh Pejabat Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb menuai banyak pertanyaan dan terkesan tidak normal. Demikian hal tersebut diungkapkan Pakar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Tangerang, Emrus Sihombing, saat dikonfirmasi via handphone genggamnya, Minggu, (28/7).

Menurutnya, reposisi yang dilakukan oleh PJ Walikota Makassar pastinya membuat publik bertanya-tanya. Ada apa dengan pemerintahan tersebut, apalagi pelantikan itu dilakukan oleh PJ Walikota.

” Dengan reposisi pejabat yang sangat banyak seperti itu jumlahnya tentu rasanya tidak normal untuk sebuah pemerintahan, karena seorang pejabat mereposisi harus punya tolak ukur, “ungkapnya.

Pasalnya, ia menilai bahwa jika seorang kepala daerah ingin mereposisi pegawai tentu punya indikator yang jelas, seperti, pejabat yang dilantik harus punya kapabilitas, aksebelitas, integritas dan punya profesionalisme. Sebab pengangkatan pejabat itu berkaitan dengan kepentingan dan pelayanan publik. Olehnya, Emrus mengaku persoalan mereposisi atau melantik pejabat bukanlah hal yang mudah, apalagi bila mereposisi pejabat sebanyak 1.073 tersebut.

Maka dari itu, ia menyarankan agar media melakukan investigasi terkait adanya reposisi jabatan di Pemkot Makassar jika ingin semua lebih transparan dan terbuka di publik.

“Media sebagai alat kontrol bagusnya melakukan investigasi reporting, mungkin dengan menggali imformasi kepada pejabat yang dilantik,”lanjutnya.

Dia menambahkan selain media yang terlibat untuk membuat reposisi pejabat jadi transparan, masyarakat juga diharap jangan percaya begitu saja atas apa yang terjadi di pemerintahan, karena jabatan yang diemban oleh pejabat yang dilantik bukanlah jabatan rahasia.

“Jabatan itu bukan jabatan rahasia, karena itu jabatan publik, dan semua harus dibuka dengan transparan, agar kepala daerah yang melantik atau pejabat yang dilantik punya integritas di mata publik. Supaya tidak sda dusta antara pejabat dan masyarakat, “pungkasnya. (**/sn)