OPINI: Analisis Konten yang Tendensius dan Kurang Mendalam dari Hasrullah

MAKASSAR, – Analisis konten yang dilakukan oleh Hasrullah sebagai seorang akademisi terhadap kasus dugaan korupsi PDAM Makassar sangat subjektif, tendensius, kerdil, dan dangkal.

Analisisnya tidak seimbang karena tidak mempertimbangkan bacaan berita dari fakta-fakta persidangan dan kesaksian saksi ahli dari Kemendagri yang memberikan pandangan yang berbeda.

Sebagai contoh, jika kita membaca berita detikSulsel, “Tim ahli Kemendagri menyatakan bahwa PDAM Makassar mengalami kerugian sebesar Rp90 M namun direksi tetap membagi tantiem”. Kesaksian ini jelas memberikan pandangan yang berbeda.

Hasrullah terkesan memaksakan pendekatan analisis wacana tanpa memperhitungkan pernyataan terbuka dan lugas Wali Kota Danny Pomanto yang menyatakan bahwa dirinya tidak terlibat sama sekali.

Tampaknya ada upaya untuk membingkai berita yang merugikan dan memproduksi berita hoaks yang ditujukan kepada Danny Pomanto secara pribadi dan sebagai Wali Kota Makassar.

Meskipun Danny Pomanto sedang sibuk mengurus rakyat dan kotanya.

Analisis yang dilakukan oleh Hasrullah tidak objektif dan jauh dari ranah objektif menurut ramuan Barelson (1952).

Narasi dan diksi yang digunakan oleh Hasrullah sebagai dosen sangat tendensius, menyerang, dan menyudutkan Wali Kota Makassar, Danny Pomanto.

Seolah-olah teks-teksnya merupakan bentuk pelampiasan dendam dan amarah Hasrullah terhadap Danny Pomanto.

Dalam konteks analisis teks politik, penting untuk mencatat kegagalan Hasrullah dalam menerapkan pendekatan analisis konten yang memadai.

Analisis konten, meskipun sering digunakan dalam studi komunikasi politik, memiliki keterbatasan dalam mengungkapkan nuansa dan struktur mikro dalam teks politik yang kompleks.

Salah satu kegagalan utama dalam pendekatan analisis konten yang digunakan oleh Hasrullah adalah kurangnya perhatian terhadap konteks sosial dan politik yang memengaruhi produksi dan interpretasi teks politik.

Analisis konten sering kali terfokus pada aspek-aspek luar dari teks, seperti kata kunci, tema, atau frekuensi kata, tanpa mempertimbangkan latar belakang politik, kepentingan pihak yang terlibat, atau agenda politik yang mungkin memengaruhi pembuatan teks.

Akibatnya, analisis tersebut gagal memberikan pemahaman yang komprehensif tentang teks politik yang sedang dianalisis.

Selain itu, analisis konten juga cenderung mengabaikan struktur mikro dalam teks politik.

Pemilihan kata, gaya bahasa, retorika, dan strategi framing yang digunakan dalam teks sering kali lebih penting dalam memengaruhi opini publik daripada sekadar menghitung jumlah kata atau mengidentifikasi tema-tema umum.

Dalam konteks teks politik, struktur mikro dapat menyampaikan pesan-pesan tersirat, merangkul audiens tertentu, atau membangun narasi yang menguntungkan bagi pihak yang menghasilkan teks tersebut.

Oleh karena itu, analisis konten yang tidak memperhatikan struktur mikro dapat mengabaikan nuansa dan kompleksitas dalam teks politik.

Selain itu, kegagalan Hasrullah dalam menggunakan analisis konten untuk menganalisis teks politik juga dapat dilihat dari kekurangan metodologisnya.
Analisis konten sering kali mengandalkan pendekatan deskriptif dan kuantitatif yang kurang mampu mengungkapkan dinamika sosial dan politik yang terlibat dalam teks politik.

Pendekatan yang lebih kualitatif dan interpretatif, seperti analisis wacana kritis atau analisis naratif, mungkin lebih cocok untuk mengungkapkan konflik kepentingan, manipulasi retorika, atau dominasi politik yang tersembunyi dalam teks politik.

Dalam kasus korupsi PDAM Makassar, pendekatan analisis wacana kritis yang diusulkan oleh Norman Fairclough dapat menjadi landasan teoritis yang kuat untuk mengungkapkan dinamika dan kompleksitas dalam teks-teks yang terkait dengan kasus ini.

Analisis wacana kritis bertujuan untuk melampaui pendekatan analisis konten yang konvensional dengan menggali struktur mikro teks, memeriksa dimensi sosial dan politik yang terlibat, serta mengungkapkan kekuatan dan dominasi yang mungkin ada dalam komunikasi tersebut.

Dengan demikian, kegagalan Hasrullah dalam menggunakan analisis konten untuk membedah teks politik menunjukkan bahwa pendekatan tersebut memiliki keterbatasan yang signifikan.

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif dan kritis tentang teks politik, diperlukan pendekatan yang memperhatikan konteks sosial dan politik, struktur mikro dalam teks, serta mengintegrasikan metodologi yang lebih kualitatif dan interpretatif.

Dalam hal ini, analisis wacana kritis, yang menekankan pada pemahaman yang lebih mendalam tentang kekuasaan dan dominasi dalam komunikasi politik, dapat menjadi alternatif yang lebih efektif dalam mengungkapkan kompleksitas teks politik.

Penulis: Ibnu Hadjar Yusuf(Akademisi UIN Alauddin Makassar)