Bawaslu Kota Makassar Ajak Rakyat Perangi Politik Uang dan Politisasi SARA

WAHANA INFOTA – Badan Pengawas Pemilu Kota Makassar- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar mengajak masyarakat kota makassar untuk menjadikan politik uang dan politisasi sara sebagai musuh bersama.

Ajakan tersebut tentu berdasar, mengingat politik uang dan politisasi sara, membawa dampak langsung yang destruktif. Tidak hanya terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum, tetapi juga membawa dampak destruktif terhadap sendi-sendi kehidupan Masyarakat.

Nursari tegas mengatakan, bahwa politik uang juga secara langsung merendahkan martabat rakyat bahkan menghambat spirit demokrasi dan spirit konstitusi dalam melahirkan pemimpin dan wakil rakyat.

“Para calon atau Partai tertentu yang menggunakan Politik Uang untuk menentukan siapa yang harus dipilih dalam Pemilu telah secara nyata merendahkan martabat rakyat, ” Ungkap Nursari dalam perbincangan santai di ruangan kerjanya, Jum’at (8/3/19).

Politik Uang pun secara sederhana dapat dipandang juga sebagai Jebakan buat Rakyat.

“Orang yang memakai Politik Uang untuk mencapai tujuannya sebenarnya sedang menyiapkan perangkap untuk menjebak rakyat. Bentuknya, politisi hitam ini tidak pernah mengajak rakyat untuk sama-sama memperjuangkan agenda perubahan, tetapi mengarahkan rakyat untuk hanya memenangkan sang calon semata. Alhasil, setelah calon terpilih maka tidak ada sesuatu yang akan diperjuangkan karena sang calon akan sibuk selama 5 tahun atau periode tertentu untuk mengembalikan semua kerugiannya yang telah dikeluarkan untuk menyuap para pemilih”. Sambung Nursari

Selain itu, nursari juga menambahkan, bahwa Politik Uang Mematikan Kaderisasi Politik. Menurutnya, Sang calon tentu merasa tidak memiliki beban kepada konstituennya, karena mereka menganggap keheberhasilannya sebagai sesuatu yang telah dibeli dari rakyat saat terjadi transaksi jual-beli suara.

Dari sinilah kematian terhadap kaderisasi

Selin itu, Nursari juga menilai, bahwa Politik Uang hanya akan Berujung pada Korupsi, yang motifnya adalah untuk mengembalikan kerugian yang terjadi saat transaksi jual beli suara terjadi.

Nursari juga menilai, Politik Uang akan Membunuh Transformasi Masyarakat. Transformasi atau perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik akan terhambat, bahkan mati jika proses demokrasi didominasi dengan Politik Uang.

Sehingga atas alasan-alasan diatas, Nursari memandang cukup, mengerahkan segala sumberdaya untuk memerangi politik uang.

Kemudian dalam konteks politisasi sara, Nursari juga mengungkapkan pandangannya, bahwa politisasi sara, memiliki dampak destruktif yang tak kalah hebatnya dengan dampak destruktif yang di akibatkan politik uang.

Bagi nursari, Politisasi sara memiliki dampak langung, berupa rusaknya ukhuwah kita sebagai rakyat yang berbineka. Hasilnya upaya membangun demokrasi yang berkualitas dan kesatuan rakyat Indonesia tidak akan tercapai.

“Masih ada banyak alasan mengapa politik uang dan politisasi sara harus di perangi secara bersama. Tidak akan ada yang dapat melawan itu sendiri, termasuk Bawaslu. Politik uang dan plitisasi sara hanya akan bias di perangi secara bersama-sama” himbau Nursari. (Humas Bawaslu)