OKP Menyurat ke Bupati Toraja Terkait Kisruh KNPI

WAHANA INFOTA, MAKALE – Organisasi Kepemudaan (OKP) Pro Restu Tangaka pada Musda Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Tana Toraja berujung kisruh.

OKP lalu menyurat ke Bupati Tana Toraja, Theofilus Allorerung, untuk memprotes sikap KNPI Sulsel yang telah menimbulkan perpecahan di tubuh KNPI setempat.

Ketua DPC Gamki Tana Toraja, Daniel Ta’dung, dalam surat terbuka kepada bupati menyampaikan catatan kritis, terkait pelaksanaan Rapimda dan Musda KNPI Tana Toraja 1-2 Juni 2022.

Salah satu poin yang disampaikan bahwa OKP Kabupaten Tana Toraja sangat bersuka cita menyambut momentum Rapimda dan Musda yang dibuka langsung oleh Bupati Theofilus didampingi forkopimda terkait.

“Dalam sambutan Bupati berpesan dengan tegas agar jangan sampai terjadi dualisme kepemimpinan. Itu yang kami respons. Ternyata kan terjadi dualisme,” tandas Daniel.

Untuk itu, dia mengingatkan agar Bupati Theofilus dapat menindaklanjuti munculnya kisruh akibat dualisme tersebut.

“Sebagai produk rapimda peserta menyetujui jadwal acara termasuk jadwal acara musda. Yang menjadi polemik adalah kehadiran pengurus kecamatan (DPK) yang dipandang OKP tidak mendasar. karena sejatinya KNPI Tana Toraja tidak lagi memiliki DPK sepeninggal kepengurusan lama,” jelasnya.

Kalau pun harus ada DPK, lanjut dia, maka Plt Ketua KNPI Tana Toraja tentunya harus membangun konsolidasi dengan OKP untuk membentuk DPK secara bersama-sama. Ini justru dilakukan sepihak oleh Plt.

Akibatnya, tindakan sepihak Plt ini memunculkan polemik mengenai keabsahan DPK sebagai peserta musda. Polemik berlangsung hingga beberapa kali skorsing sidang.

Menurut Daniel, dalam pembahasan kepesertaan, DPD 1 KNPI Sulsel terkesan sangat memihak kepada keputusan inkonstitusional yg diambil oleh plt mengenai pembentukan DPK, hingga tak menggubris masukan dari OKP.

“Mereka keluar masuk ruang sidang dengan seenaknya bahkan meninggalkan peserta sidang hingga terlantar selama satu hari penuh. Padahal sidang cuma diskorsing sampai tanggal 2 pagi,” bebernya.

Utusan KNPI Sulsel bersama Plt Ketua KNPI Toraja, kata dia, sejatinya telah mempermainkan OKP Tana Toraja hanya karena menghindari voting terbuka mau pun voting tertutup.

Padahal voting seharusnya dilaksanakan dan diikuti dua kandidat, yakni Restu Tangaka dan Daming Sampe Suso.

Skorsing sidang kembali dibuka oleh stering komite pada tanggal 2 Juni 2022 pukul 22.00 Wita dan tidak dihadiri oleh DPD I dan Plt KNPI Toraja.

“Mereka tidak diketahui ke mana rimbanya. Kalau ditelfon mereka selalu menjawab dalam perjalanan menuju ruang sidang. Ini kan mempermainkan kita,” tandas Daniel.

Peserta sidang lalu sepakat untuk melanjutkan musda dab sepakat menolak kehadiran DPK.

Pada pembahasan pencalonan hanya terdapat satu nama yang diusung yaitu Restu Tangaka, sehingga secara otomatis disepakati secara aklamasi menjadi ketua KNPI Tana Toraja.

Semua OKP yang hadir bertanda tangan dalam berita acara. Sampai pada musda ditutup, DPD I dan Plt Ketua KNPI Tana Toraja tak kunjung muncul padahal berjanji mau datang.

“Lucu kan? Peserta sebagai pemilik suara sah menunggu penyelenggara sampai tak kunjung datang. Gimana ya rasanya diundang ke musda tapi ditinggal oleh yang mengundang. Ini sekaligus menginjak-injak martabat OKP,” tegas Daniel.

Sehari kemudian, yakni 3 Juni 2022, DPD I KNPI Sulsel melaksanakan musda di luar dari agenda resmi yang dihadiri oleh 3 OKP yang tidak jelas kepengurusannya dan basis kadernya.

“DPD I kembali membuka musda yang telah dibuka oleh bupati pada tanggal 1 Juni. Ini sekaligus mereka berani melecehkan marwah dan wibawa Bupati Tana Toraja, hanya karena kepentingan individual mereka,” lanjutnya.

“Lucu juga kan? Mereka tak melibatkan OKP yang tadinya mereka undang dan mereka terima mandatnya. Mereka memanggil OKP yang searah saja secara diam-diam,” tambahnya.

Lebih lucu lagi, tambah Daniel, DPD I menetapkan Daming Sampe Suso dengan cara deklarasi. Mereka dinilai membangun siasat negatif karena meskipun voting terbuka mau pun voting tertutup, mereka akan kalah jika menghadirkan lagi OKP.

“Mereka tak lagi memanggil OKP yang mereka anggap berseberangan. Berbeda dengan kubu Restu Tangaka yang terus menunggu DPD I dan Plt yang walaupun ditunggu tidak berani datang.

Untuk itu, dia berharap, Bupati Tana Toraja Theofilus sebagai organisatoris sejati dapat membuat kesimpulan dengan pertimbangan, tak bisa menetapkan 2 kubu KNPI di Tana Toraja.

“Kedua kubu sama-sama tak berjalan normatif, tetapi setidaknya kubu Restu Tangaka masih memiliki etika dengan cara tetap menunggu di ruang sidang walau pun yang ditunggu tak kunjung datang,” imbuhnya.

Menurutnya, kubu Restu Tangaka juga didukung oleh mayoritas OKP dengan struktur dan basis kader yang jelas. Artinya dengan melihat gambar saja sudah menjadi representasi demokrasi yang dianut KNPI

“Kecil kemungkinan KNPI akan maju jika memilih saudara Daming yang notabene hanya didukung 3 OKP, itupun dilakukan dengan cara licik. Berbeda dengan restu yang didukung 22 OKP,” pungkasnya. (**)