DPP Jaringan Intelektual Nusantara Tuntut Rekomendasi Segera Direalisasikan di Kecamatan Malangke

WAHANAINFOTA, MAKASSAR – Kecamatan Malangke adalah kecamatan yang berada sebelah Kabupaten Luwu utara dominan dari masyarakat yang hidup dari hasil pertanian .

Beberapa terakhir ini sebagian desa dari kecamatan Malangke harus kembali tergenang air akibat meluapnya sungai, mungkin ini bukan hal yang serius bagi pemerintah Luwu utara sebab pernah diadakan dialog kemasyarakatan untuk menyelesaikan dan menghasilkan sebuah rekomendasi untuk bagaimana menyelesaikan permasalahan banjir di kecamatan Malangke

Ketua DPP Jaringan Intelektual Nusantara Wahyu, sangat menyayangkan ketidak seriusan nya pemerintah kabupaten Luwu Utara, pasalnya sat itu Ia di dapok menjadi moderator pada saat dialog antara beberapa elemen masyarakat,mahasiwa dan Pemda Luwu utura yang menghasilkan sebuah rekomendasi yang diantaranya menormalisasi sungai yang menjadi penyebab banjir saat meluap

“Masyarakat kecamatan Malangke khususnya beberapa desa menunggu agar adanya normalisasi sungai serta pembatasan tanggul untuk meminimalisir terjadinya banjir,”kata Wahyu

“Juga sangat ingat apa yang menjadi bahasa terakhir ibu bupati untuk sesegera menyelesaikan hasil usulan bersama dan di selesaikan dengan mekanisme yang ada agar masyarakat bisa terbebas dari banjir,”ungkapnyak

“Jikak kalau Pemda Luwu Utara tak mampu menyelesaikan masalah ini kami masyarakat yang terus menerus mengalami gagal panen setiap banjir datang kami akan melakukan aksi demonstrasi,”pungkas Ketua DPP Jaringan Intelektual Nusantara Wahyu

Adapun hasil rekomendasi keseluruhan dialog yang diadakan pada tanggal 13 mei 2019 , Masyarakat dan Pemerintah :

1. Pengadaan Normalisasi Sungai Masamba
2. Pengukuran dan Pelurusan Titik Tertentu
3. Pengadaan Mesin Penyedot Pasir
4. Pengoptimalan Tanggul .

Hasil dialog tersebut ditantada tangani oleh : Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani, Pemerintah Kecamatan Malangke, Tasman Kepala Dinas PUPR, Suaib Mansyur, Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan, Ahmad, Kepala Pelaksana BPBD, Alauddin Sukri dan Agustang selaku tokoh masyarakat tetapi sampai hari ini belum terealisasikan. (*Sn)