Ribuan Karyawan Masih Dirumahkan, AUHM Minta Kepastian Pemkot Makassar

WAHANAINFOTA, MAKASSAR – Sudah tiga bulan. Ribuan karyawan tempat hiburan di Makassar belum bekerja. Mereka dirumahkan sejak pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menghadapi pandemi covid-19.

Atas kondisi itu, Asosiasi Usahan Hiburan Makassar (AUHM) ingin meminta kejelasan ke Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Kapan tempat usaha mereka bisa beroperasi.

Apalagi belum lama ini, beberapa tempat usaha di Jalan Nusantara, ditutup oleh aparat kepolisian.

“Kami hanya ingin meminta kepastian. Kapan tempat usaha kami bisa beroperasi,” pinta Ketua AUHM, Zulkarnain Ali Naru, Selasa (23/06/2020).

Terkait dengan penutupan sejumlah tempat usaha di bawah naungan AUHM, Zulkarnain mengaku belum ingin berkomentar lebih banyak.

Sebab kata dia, itu menjadi pertimbangan para pemilik usaha. Dengan alasan, mempertahankan roda perekonomian usaha mereka. Termasuk, untuk menghidupi para karyawannya.

“Sejak tiga bulan terakhir, ada ribuan karyawan yang sekarang ini dirumahkan karena pandemi Covid-19 yang membuat usaha hiburan tutup. Di sisi lain, Pemkot, DPRD dan aparat terkait terkesan menutup mata akan nasib para pengusaha dan karyawan usaha-usaha hiburan,” tukasnya.

Untuk itu, Zulkarnain kembali berharap agar Pemkot Makassar memberi kepastian kapan tempat usaha hiburan bisa beroperasi lagi.

“Bagi mereka, para penentu kebijakan itu mungkin tidak masalah karena mereka tetap terima gaji di masa pandemi ini, semisal ASN dan institusi lainnya. Tapi pernahkah sedetik saja mereka pikirkan nasib para pengusaha dan karyawan yang dirumahkan itu ? Pengusaha dan karyawan ini juga manusia, butuh biaya hidup, butuh makan, apalagi saat sekarang anak-anak dan keluarga mereka, butuh juga biaya sekolah, bayar kost atau kontrakan ini dan itu,” pungkasnya.

Di tempat terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Andi Nurhaldin Halid bilang, pemerintah harusnya memberi perhatian bagi para karyawan Tempat Hiburan Malam (THM) yang dirumahkan.

“Ini juga sebenarnya yang menjadi dilema, karena kita khawatirkan keamanan dan kesehatan di situasi pandemi yang masih terus bertambah jumlah kasusnya. Jika mereka (THM) buka, dikhawatirkan akan semakin menambah angka penyebaran virus. Tapi kita juga tidak boleh tutup mata terhadap nasib karyawan mereka yang dirumahkan sudah beberapa bulan,” tuturnya lewat keterangan resmi yang diterima WAHANAINFOTA.

Legislator Fraksi Golkar Makassar itu juga mengaku, kondisi saat ini dapat mempengaruhi pendapatan pemerintah. Sehingga, aspek perekonomian juga harus dipertimbangkan tanpa harus melanggar prinsip penerapan protokol kesehatan.

“Kalau kita di DPRD masih merekomendasikan untuk tidak membuka dulu. Karena itu sudah menyalahi protokol kesehatan yang harus jaga jarak satu sampai dua meter dan berkumpul dikeramaian,” sebutnya.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Makassar, Abd Wahab Tahir bilang, Pemkot Makassar masih mengkaji kelayakan THM untuk bisa beroperasi di masa pandemi covid-19.

“Keadaan kita sekarang ini masing mengkhawatirkan karena tingginya penyebaran covid-19. Saya meminta tidak merekomendasikan dulu hal-hal yang berhubungan tempat hiburan malam tidak dibuka. Namun nasib pengusaha dan karyawan usaha-usaha hiburan itu juga harus dipikirkan oleh pemerintah kota,” tambahnya singkat. (bs)