WAHANA INFOTA, MAKASSAR — Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kota Makassar mulai mempersiapkan pemanfaatan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Gedung Makassar Government Center (MGC).
DPM PTSP akan berkantor dan memindahkan pelayanan perizinan di lt 2 MGC Jl Sultan Hasanuddin, Kecamatan Ujung Pandang.
Sejak 2023 lalu, DPM PTSP Makassar melakukan pelayanan di Mal GTC saat Kantor Wali Kota Makassar direvitalisasi.
Kepala Dinas PM PTSP Kota Makassar Helmy Budiman mengatakan, sejak Februari lalu PTSP sudah mulai melakukan asesmen terhadap kesiapan MPP tersebut.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah menyetujui alokasi anggaran sarana prasarana penunjang gedung tersebut melalui APBD Perubahan.
“Dari bulan dua itu kami sudah mendorong anggaran untuk persiapan sarana dan prasarana, meskipun sebenarnya kami berharap kemarin di parsial disetujui, tetapi karena kondisi kemampuan keuangan daerah kita yang belum ada waktu itu,” ucap Helmy Budiman ditemui di Kantor Wali Kota Jl Ahmad Yani, Selasa (1/10/2024).
Sehingga, anggarannya kemudian disetujui di APBD Perubahan.
Pengadaan sarpras pendukung dialokasikan melalui DPM PTSP sebesar Rp10 miliar dan Bagian Umum Rp5 miliar.
“Meubelair sendiri itu dipersiapkan oleh Bagian Umum, sedangkan yang sifatnya non meubelair itu disiapkan oleh di PTSP karena ketersediaan anggaran kita yang tidak semuanya bisa kita penuhi,” jelas Helmy.
Adapun sarpras pendukung yang menjadi kewenangan PTSP misalnya barang-barang elektronik.
Pemanfaatan gedung MPP ini ditargetkan launching pada November mendatang.
Peresmian layanan publik ini akan dihadiri oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB).
“Target yang ditetapkan oleh Kemenpan RB karena launching untuk MPP itu tidak bisa dilakukan oleh Wali Kota, itu harus dilakukan oleh Kemenpan RB nanti didampingi oleh Wali Kota,” tuturnya.
“Mudah-mudahan waktunya tepat, nanti insyaallah sedangkan target kita di bulan November. Tapi jadwalnya belum ada, kami di PTSP berharap karena MGC adalah inisiasi Danny Pomanto selaku Wali Kota Makassar definitif, kami berharap ini bisa nanti bertemu aktunya dengan Kemenpan RB,” sambungnya.
Kedepan, akan ada tiga loket yang dibuka oleh DPM PTSP di kantor baru tersebut.
Antara lain loket untuk seluruh perangkat daerah di Kota Makassar, kedua loket pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).
Loket ketiga ialah untuk kementerian lembaga atau instansi vertikal seperti kejaksaan, kepolisian dan imigrasi.
“Loket layanan sendiri ada beberapa MoU kerjasama yang harus kita lakukan kepada beberapa perangkat daerah atau lembaga. Seperti pelayanan SIM, paspor, yang akan kita buka rencananya,” papar Helmy.(***)
Leave a Reply