Pemprov Sulsel Terima Sebesar Rp 844 M, Untuk Disalurkan Kepada 468.900 Keluarga Penerima Manfaat

WAHANA INFOTA – Provinsi Sulawesi Selatan menerima , Rp.844,43 miliar yang ditujukan untuk 468.900 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk tahun 2020.

Jumlah ini disebutkan oleh Direktur Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial RI Edi Suharto di sela kegiatan peresmian Loka Rehabilitasi Sosial Korban Napza dan HIV di Kabupaten Takalar, Rabu, 12 Februari 2020.

“Di 35 propinsi dengan 514 Kabupaten/Kota dengan indeks bantuan Rp27,360 triliun, khusus untuk Sulsel menerima Rp844,43 miliar untuk total 468 Keluarga Penerima Manfaat di seluruh kabupaten kota,” jelas Edi Suharto.

Ia melanjutkan, nilai bantuan ini meningkat dari sebelumnya Rp110 ribu per keluarga menjadi Rp150 ribu untuk tiap keluarga setiap satu bulan sebagai bagian dari upaya menekan angka stunting seluruh daerah di Indonesia.

“Program sembako ini diharapkan dapat mengurangi stunting di Indonesia,” sebut Edi.

Di tempat yang sama, Menteri Sosial Juliari P Batubara bersama jajaran Kementerian Sosial RI meresmikan Loka Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza dan Orang dengan HIV AIDS (ODHA) Pangurangi di Desa Pattoppakang, Kecamatan Mangngarabombang, Kabupaten Takalar.

Didampingi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Abdul Hayat Gani, Menteri Juliari juga menandatangani prasasti sekaligus meninjau fasilitas balai yang nantinya mampu menampung masing-masing 200 bagi pasien rehabilitasi Napza dan 200 bagi pasien pengidap HIV.

“Balai ini tempat merehabilitasi saudara kita yang memiliki masalah Napza, juga di balai ini kita bermitra dengan kepolisian khusunya Kepolisian Daerah Sulsel, mudah-mudahan dengan adanya balai ini dapat membantu masalah ketergantungan anak-anak yang terpengaruh karena lingkungan,”sebut Menteri Juliari saat memberi sambutan.

Juliari menyebutkan, Loka Rehabilitasi Pangurangi milik Kementerian Sosial RI ini merupakan lembaga inklusi yang diharapkan dapat memberikan pelayanan pasien rujukan dari seluruh wilayah di Indonesia Timur. Lembaga ini merupakan lokasi kelima di Indonesia yang menangani pasien Napza dan ODHA selain Jakarta, Jwa Barat, Jawa Timur dan Medan.

“Lembaga ini diharapkan mampu menambah semangat bagi korban penyalahgunaan Napza,” harap Menteri Juliari.(*)