Kawal Aspirasi Rakyat, HMI Cabang Makassar Akan Lanjut Aksi Menuntut Pemeritah Cabut Kenaikan Harga BBM

WAHANA INFOTA, MAKASSAR – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar, menjaga ritme pergerakan untuk tidak tergoda rayuan appun selama aksi penolakan kenaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Bagi pengus Cabang Makassar, lebih baik terbakar kukit dengan panasnya api dilapangan sambil berteriak hingga merintih. Ketimbang memilih jalan pintas untuk berdiskusi di ruangan dingin (AC).

Ketua umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar, Muhammad Arsyi Jailolo menegaskan jika HMI akan kembali melakukan aksi pada 6 September 2022 dengan beberapa jajaran HMI lintas kampus.

“Kemarin kami lakukan kasi di depan Wisma HMI Jl. Botlem Makassar. Kami akan terus kawal aspirasi rakyat, tak mau tergoda rayuan apapun. Tuntutan kami yakni menolak keras kenaikan harga BBM bersubsidi yang jelas akan menyusahkan masyarakat,” tegasnya, Senin (5/9/2022) usai aksi di depan HMI Cabang Makassar.

Secara tegas HMI tak akan kendor. Dimana akan bersama mahasiswa dari berbagai kampus dan organisasi aktivis terus melawan kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro terhadap kebutuhan rakyat.

Maka dari itu, Arsyi menegaskan bersama jajaran pengurus HMI akan melakukan aksi besar-besaran pada Selasa, 6 September 2022. Tuntutan yakni mengawal aspirasi rakyat menuntut pemeritah agar mencabut kenaikkan harga BBM, karena membebani rakyat.

“Kami konsolidasi akbar, tetap terus aksi. Kami tak ingin tinggal diam melihat carut-marut kondisi sosial, ekonomi saat ini. Kami juga mendesak Pemerintah mencabut keputusan menaikkan BBM,” tegasnya.

Menurutnya, kebijakan pemerintah jelas membebani rakyatnya dengan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersupsidi, berdampak pada kenaikkan kebutuhan pokok lainya.

Ia mengaku, dampak dari kenaikan BBM minyak justru harus dikedepankan. Karena berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat.

Lanjut dia, seharusnya MPR-RI harus menekan Presiden dan jajarannya khususnya menteri terkait, untuk tetap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi.

“Karena segalanya dapak berdampak pada kehidupan masyarakat dari desa ke kota. Pemerintah telah blunder melakukan kebijakan menyengsarakan rakyat,” katanya.

Adapun tuntutan lainya juga, menolak kenaikan harga BBM, memintah perintah mengkaji ulang, serta mengencam tindakan represif aparat kepolisian terhadap kader HMI, copot Kapolri.

“Inilah beberapa tuntutan perlu diketahui publik. Dan pemerintah harus mempertimbangkan kebijakan yang sudah diambil,” pungkasnya. (**)